QAYYUMNEWS.ID, Bukittinggi — DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Gabungan Komisi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka membahas sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (20/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Syaiful Efendi, Lc., M.A.
Turut mendampingi, Wakil Ketua I, Beny Yusrial, S.IP, serta Wakil Ketua II, Zulhamdi Nova Candra, Ib., A.Md., bersama anggota DPRD dari seluruh komisi. Pelaksanaan rapat difasilitasi oleh Plt. Sekretaris DPRD, Hj. Ade Mulyani, SE., M.Si., beserta jajaran Sekretariat DPRD.
Dari pihak Pemerintah Kota Bukittinggi, hadir Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rismal Hadi, SSTP., M.Si., serta jajaran tim anggaran untuk memberikan penjelasan teknis dan melakukan harmonisasi Pokir DPRD dengan rencana pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, H. Syaiful Efendi menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan kegiatan kedewanan. Oleh sebab itu, Pokir wajib menjadi dasar penting dalam perencanaan APBD.
“Pokir adalah cerminan kebutuhan masyarakat dan merupakan instrumen krusial dalam perencanaan pembangunan. Kami berharap pembahasan hari ini mampu menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ketua DPRD juga memberikan apresiasi atas kehadiran Ketua TAPD dan seluruh jajaran pemerintah kota, serta menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas.
Sementara itu, Rismal Hadi, SSTP., M.Si., selaku Ketua TAPD, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan Pokir DPRD ke dalam RKPD dan APBD sesuai regulasi dan kemampuan fiskal.
“Pokir DPRD adalah masukan strategis bagi kami. Melalui forum ini, sinkronisasi antara program DPRD dan rencana kerja pemerintah dapat dilakukan lebih optimal sehingga APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Rapat gabungan berlangsung dinamis dengan pembahasan komprehensif terkait prioritas pembangunan, ketepatan alokasi anggaran, dan harmonisasi program.
DPRD dan TAPD sepakat untuk memperkuat koordinasi demi penyusunan anggaran 2026 yang lebih matang, efektif, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam rangka merumuskan APBD 2026 yang aspiratif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat Kota Bukittinggi. (*/rika)
