QAYYUMNEWS. Bukittinggi – Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, SH, menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum enam fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (9/9/2025).
Ramlan yang didampingi Wakil Wali Kota Ibnu Azis, S.Tp mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan masukan, kritik, dan catatan strategis. Menurutnya, perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menjaga arah kebijakan fiskal daerah, dengan tetap berlandaskan potensi serta regulasi yang berlaku.
Rapat paripurna ini juga dihadiri undangan dari unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten, Kepala OPD, Camat/Lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, serta Plh. Sekretaris DPRD Ade Mulyani, SE., M.Si bersama jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi:
Fraksi Gerindra menekankan pengawasan ketat dan peningkatan pendapatan daerah. Wali Kota menegaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer telah dihitung cermat, sementara belanja difokuskan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum.
Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, SH. (Foto: dok/istimewa)
Fraksi PKS mendorong kemandirian fiskal dan kolaborasi semua pihak. Pemerintah mengakui masih bergantung pada dana transfer, tetapi tetap berupaya mengoptimalkan PAD serta menyalurkan belanja untuk kepentingan publik.
Fraksi Nasdem menyoroti defisit sebesar Rp13 miliar. Ramlan menjelaskan defisit itu merupakan SILPA yang wajib mencapai nol sesuai aturan. Ia juga memaparkan program prioritas “Bukittinggi Gemilang” seperti pakaian sekolah gratis, angkot gratis, surau gemilang, perlindungan sosial, event daerah, dan penguatan startup.
Ketua DPRD Bukittinggi buka rapat paripurna. (Foto: dok/istimewa)
Fraksi Demokrat mengapresiasi capaian PAD Bukittinggi yang menempati peringkat ke-4 nasional pada triwulan I 2025. Pemerintah disebut mampu menjaga efisiensi anggaran dan fokus pada pelayanan dasar meski APBD masih defisit.
Fraksi PPP PAN menekankan penguatan citra pariwisata, perbaikan pengelolaan parkir, serta persiapan pengelolaan kembali Pasar Banto yang kontraknya berakhir Maret 2026. Pemerintah menegaskan komitmen menyelesaikan masalah parkir dengan sistem elektronik dan mengamankan pengelolaan pasar.
Suasana rapat paripurna DPRD Bukittinggi. (Foto: dok/istimewa)
Fraksi Karya Kebangsaan menuntut optimalisasi pajak daerah dan mitigasi risiko. Wali Kota menegaskan pemerintah telah melakukan digitalisasi pendapatan, pemutakhiran data wajib pajak, serta percepatan belanja modal untuk menekan pengangguran dan kemiskinan, sekaligus memperkuat UMKM.
Hantaran fraksi- fraksi DPRD Bukittinggi. (Foto: dok/istimewa)
Ramlan menutup jawaban dengan menekankan bahwa keberhasilan perubahan APBD tidak hanya diukur dari angka, melainkan juga semangat kolaborasi eksekutif, legislatif, dan masyarakat. “Kami berharap pembahasan PAPBD 2025 berlangsung konstruktif dan selalu menjunjung kepentingan daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan fiskal Bukittinggi tetap fokus pada pelayanan dasar dan pembangunan berorientasi kesejahteraan masyarakat. (*/harika)
