QAYYUMNEWS.ID, Jakarta Tim Kantor Wilayah Kemenkumham yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Lusia Simanjuntak, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ariston H. Turnip dan JFU Pengelola Bantuan Hukum Yosephine Iglessya, mengikuti Rapat Koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan kegiatan Sosialisasi Pembinaan JF Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dan FGD, bertempat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu (28/2/2024).
Kegiatan Rapat Koordinasi BPHN Tahun 2024 dibuka secara resmi pada hari Kamis, 29 Februari 2024 yang diawali dengan laporan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati.
Kegiatan dilanjutkan dengan Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Dalam sambutannya Kepala BPHN menyampaikan bahwa saat ini BPHN tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN) dan Rancangaj Perpres tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi serta Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pelaksanaan Hukum di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Masyarakat.
Urgensi kehadiran Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional adalah dalam rangka mendorong peran hukum dalam pembangunan nasional.
Melalui Rancangan PHN akan didorong pembangunan hukum yang mengarah pada terwujudnya supremasi hukum yang berkepastian, berkeadilan, bermanfaat serta berlandaskan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, penyusunan Rancangan Perpres tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi serta Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pelaksanaan Hukum di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Masyarakat ini difokuskan untuk terciptanya peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari pembinaan hukum nasional.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Sekretaris BPHN dan juga sebagai Plh. Kepala Pusat Analis dan Evaluasi Produk Hukum Nasional I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nofli dan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan komitmen dalam mendukung program BPHN oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. (*/iin)