QAYYUMNEWS.ID, Padabg- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh dalam pencegahan praktik korupsi.
Hal ini tentunya dengan terus meningkatkan transparansi, penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar peluang korupsi dapat diminimalisir.
Berikut penyampaian Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/6/2022).
Rakor yang diselenggarakan oleh KPK tersebut turut dihadiri oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Firli Bahuri, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, serta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol. Firli Bahuri, menyampaikan Sumatera Barat meraih peringkat ketujuh dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 yang diselenggarakan KPK yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami Pemkab Limapuluh Kota terus berupaya maksimal melakukan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Safaruddin Dt. Bandaro Kayo.
Menurutnya, dalam rangkaian Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 ini dapat menyatukan langkah berbagai pihak dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik.
“Pemkab Limapuluh Kota mengucapkan Terima kasih kepada KPK RI telah memfasilitasi kegiatan Rakor ini untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik dan bersih,”pungkasnya. (*/hel)
