QAYYUMNEWS.ID, Bukittinggi– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bukittinggi menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 serta pembahasan pengajuan Raperda di luar Propemperda. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (2/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Dewi Anggraini, SE., MM, didampingi Koordinator Bapemperda sekaligus Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra IB, A.Md. Turut hadir anggota Bapemperda: Apt. Linda Wardiyanti, S.Fram, Neni Anita, SH, dan H. Elfianis, A.Md, serta Sekretaris DPRD, Ade Mulyani, SE., M.Si, bersama jajaran sekretariat.
Dari pihak eksekutif, hadir Asisten I Setdako, Isra Yonza, SH., MH, bersama sejumlah perwakilan OPD.
Dalam rapat, Bapemperda menyampaikan hasil evaluasi terhadap Propemperda 2025. Ketua Bapemperda, Dewi Anggraini, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses legislasi daerah berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
“Propemperda adalah instrumen penting dalam perencanaan pembentukan Perda. Melalui evaluasi ini, kita dapat menilai capaian serta menyesuaikan kebutuhan regulasi dengan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa Ranperda yang dijadwalkan pada Masa Sidang II Tahun 2025 mengalami kemunduran dan baru dapat dilanjutkan pada Masa Sidang III, bahkan sebagian perlu dijadwalkan kembali pada tahun 2026. Selain itu, terdapat usulan Ranperda baru di luar Propemperda 2025 yang menjadi agenda pembahasan bersama.
Asisten I Setdako Bukittinggi, Isra Yonza, menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam memperkuat koordinasi dengan DPRD, khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah.
“Pemko Bukittinggi menyambut baik setiap masukan DPRD melalui Bapemperda. Dengan kerja sama yang baik, setiap Raperda yang disusun diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Rapat kerja ini menegaskan komitmen DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menyusun regulasi yang lebih efektif, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Bukittinggi. (*/rika)
