QAYYUMNEWS.ID, Padang— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Senin (20/10/1015).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah, pejabat vertikal, akademisi, serta pelaku usaha se-Sumatera Barat.
Rakor yang mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029” ini dihadiri oleh bupati dan walikota se-Sumatera Barat, Sekdaprov, rektor perguruan tinggi, pimpinan BUMN dan BUMD, KADIN, PHRI, GAPKI, serta narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan kalangan akademisi seperti Prof. Syafrudin Karimi dan Two Efly.
Gubernur: Ekonomi Bukan Sekadar Angka
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati tidak cukup diukur lewat angka statistik, tetapi harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang bekerja keras setiap hari.
“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka dalam grafik, tapi cerminan dari kerja keras petani, nelayan, pedagang, dan anak muda yang berjuang menatap masa depan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarkabupaten dan kota, sebab pertumbuhan provinsi merupakan hasil kerja kolektif seluruh daerah. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 yang selaras dengan RPJMN 2024–2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,3% pada 2029 dengan PDRB per kapita mencapai Rp94,85 juta.
Untuk mencapai target tersebut, Sumbar memerlukan investasi sebesar Rp80–120 triliun pada periode 2026–2029. Namun, dengan rata-rata Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,7 dalam tiga tahun terakhir, efisiensi investasi dinilai masih rendah.
Gubernur pun memaparkan lima langkah strategis untuk memperkuat iklim investasi di daerah:
1. Meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata.
2. Reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan.
3. Digitalisasi ekonomi untuk memperkuat UMKM dan memperpendek rantai distribusi.
4. Revitalisasi infrastruktur eksisting seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara.
5. Peningkatan kualitas SDM dan kewirausahaan.
Selain itu, ia juga menyoroti tujuh fokus pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, mulai dari peningkatan SDM, produktivitas pertanian, penguatan ekonomi nagari, investasi berkelanjutan, ekonomi hijau-biru, hingga pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, agar kemajuan ekonomi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” tegas Gubernur.
Capaian dan Tantangan Ekonomi Sumbar
Data menunjukkan, Kota Padang menyumbang 25,87% terhadap PDRB Sumatera Barat, disusul Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%). Sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 21,76%, diikuti perdagangan 16,41%, yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi daerah ini, mulai dari ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, ruang fiskal terbatas, efisiensi investasi rendah, hingga pengaruh ekonomi global dan perubahan iklim.
Kuartini Deti Putri: Rakor Jadi Ajang Sinkronisasi dan Aksi Nyata
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakor didasarkan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2024–2029, Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumbar 2025–2029, serta tindak lanjut Sarasehan Ekonomi Sumbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 24 Juli 2025.
Menurutnya, Rakor ini bertujuan untuk:
Memetakan dan menggali potensi investasi kabupaten/kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Merumuskan strategi dan rencana aksi daerah untuk mencapai target ekonomi yang ditetapkan.
Membangun sinergi dan harmonisasi antardaerah menuju ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
“Rakor ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi wadah untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antardaerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujar Kuartini.
Rakor Perekonomian Sumatera Barat akan berlangsung selama empat hari, dari 20 hingga 23 Oktober 2025, dengan rangkaian agenda berupa pemaparan, diskusi, dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi daerah.
Menuju Kekuatan Ekonomi di Sumatera
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah berharap setiap kabupaten/kota mampu menggali potensi investasinya masing-masing dan menciptakan lapangan kerja baru.
Target akhirnya adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Pulau Sumatera. (*/rika)
