QAYYUMNEWS.ID, Payakumbuh — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan negara dalam menjamin keamanan pangan, keadilan gizi, dan kesetaraan sosial di lingkungan sekolah.
Dikelola oleh Yayasan Badunsanak Anugrah Barokah di bawah pimpinan Erilia Bonita Yos, SPPG Koto Baru menjalankan sistem pelayanan yang berada dalam pengawasan langsung Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawasan dilakukan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi siswa di sekolah.
Kepala SPPG Koto Baru, Ihsan, menyampaikan bahwa setiap tahapan operasional wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN, sehingga kualitas gizi dan keamanan pangan tidak bergantung pada satu pihak semata, melainkan dikontrol secara sistemik.
“SPPG tidak bekerja sendiri. Ada pengawasan berlapis dari internal hingga Korwil BGN kabupaten/kota,” ujarnya.
Melalui sistem ini, SPPG Koto Baru melayani 29 sekolah dengan total 3.625 murid, termasuk sekolah dengan kebutuhan khusus. Pola distribusi dan menu yang seragam di setiap sekolah menjadi salah satu instrumen untuk membangun rasa keadilan dan kebersamaan di antara peserta didik.
Khusus bagi SLB Jendela Hati, diterapkan perlakuan khusus sesuai standar diet sekolah, dengan penyesuaian menu, porsi, dan tekstur makanan. Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan pemenuhan kebutuhan yang sesuai.
Selain aspek gizi, program ini juga memiliki dampak sosial langsung. Pemberian makanan dengan menu yang sama dinilai mampu mengikis sekat sosial dan potensi perundungan (bullying) di sekolah, karena tidak ada lagi perbedaan bekal atau perlakuan antar siswa.
Dari sisi tenaga kerja, para pekerja di SPPG Koto Baru dibekali dan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, mencerminkan bahwa pemenuhan gizi anak berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.
Pengendalian mutu tetap menjadi perhatian utama. Setiap menu yang akan didistribusikan terlebih dahulu melalui uji organoleptik, dan hasilnya disampaikan hingga ke PIC sekolah, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Erilia Bonita Yos menegaskan bahwa SPPG harus dipahami sebagai program pembangunan sosial, bukan sekadar dapur produksi makanan.
“Yang kita bangun bukan hanya asupan gizi anak, tapi juga ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat. Efeknya berantai,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sisa makanan layak konsumsi untuk usaha produktif menjadi bukti bahwa SPPG menghadirkan multiplier effect bagi lingkungan sekitar.
Dengan pendekatan pengawasan ketat, keberpihakan pada kebutuhan khusus, serta dampak sosial yang nyata, SPPG Koto Baru Payakumbuh Timur diposisikan sebagai model pelayanan gizi sekolah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (*/harika)
