QAYYUMNEWS.ID, Pekanbaru – Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 31 Januari hingga 3 Februari 2024 bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Jawa Barat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir didampingi Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung mengikuti langsung dari Hotel Aryaduta Bandung.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik beserta para Pejabat Struktural dan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM juga turut mengikuti kegiatan ini secara daring bertempat di Ruang Serba Guna Ismail Saleh pada Rabu (31/01/2024).
Kegiatan ini menitikberatkan fokus pada analisis dokumen pendukung untuk usulan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan keseluruhan proses persiapan memenuhi standar yang ditetapkan untuk mencapai predikat tersebut.
Acara ini dipusatkan di Hotel Aryaduta Bandung, dengan agenda utama pada hari ini melibatkan materi dari Kementerian Keuangan.
Narasumber utama dalam kegiatan hari ini berasal dari Tim Kementerian Keuangan, yang memberikan paparan mengenai materi terkait persiapan analisa dokumen data dukung. Sebagai narasumber, Tim dari kementerian keuangan dalam paparannya berjudul “Knowledge Sharing Penguatan Integritas Melalui Penguatan Penilaian ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu” menjelaskan beberapa diantaranya mengenai Infrastruktur Integritas, Dasar Hukum ZI WBK/WBBM Kemenkeu, Tata Kelola ZI WBK/WBBM, Pembangunan ZI WBK/WBBM Berkelanjutan, Highlight Tahapan Penilaian TPK, Rekomendasi KemenPAN-RB atas Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Kemenkeu, dan Highlight Tahapan Penilaian.
Kehadiran Tim dari Kementerian Keuangan sebagai narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan panduan yang diperlukan bagi Kanwil Kemenkumham Riau dalam menyusun dan mengoptimalkan dokumen pendukung usulan WBBM. (*/r)
